TRIBUNNANGGROE.COM - Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA menjadi salah satu menteri Prabowo Subianto.
Pernyataan Mualem tersebut disampaikan dalam sebuah video yang diposting Yusri Palee di media sosial TikTok, Senin (20/1/2025).
Video yang sama juga diposting Mualem diakun tiktoknya, @muzakirmanaf1964.
"Sudah komitmen, saya menginginkan beliau menjadi salah seorang mentri," kata Mualem dalam video tersebut.
Yusri Palee yang dikonfirmasi ulang terkait video itu membenarkan pernyataan Mualem tersebut.
Dia menjelaskan, Mualem menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Pj Gubernur Safrizal dan istri.
"Pj Gubernur dan istri berkunjung ke rumah Mualem di Pangoe kemarin malam (Sabtu malam)," ucap Palee.
Yusri Palee menyebutkan, Pj Gubernur tiba di rumah Mualem sekitar jam 21.00. Pertemuan itu sendiri ia sebutkan berlangsung sekitar dua jam.
Baca juga: Liga Tarkam di Aceh Timur Ricuh, Wasit dan Pemain Terlibat Adu Jotos
Baca juga: Resesi Seks di China Makin Parah, Populasi Terus Mengalami Penurunan
Untuk diketahui, Yusri Palee merupakan kader Partai Aceh.
Beberapa waktu lalu, Palee dan Muhammad Daud sempat membuat publik Aceh heboh.
Hal ini terkait kericuhan yang terjadi dalam debat kedua Pilkada Gubernur, Selasa (19/11/2024).
Bahas Proses Transisi
Sementara itu, Pj Gubernur Safrizal ZA dalam video yang diposting Mualem menyampaikan bahwa kunjungannya itu merupakan kunjungan malam mingguan.
“Malam ini malam minggu, kami sama Mualem ngak pergi ke manapun, ada di Banda Aceh,"
"Jadi kami pergi malam mingguan lah ke rumah Mualem,” ucap Safrizal.
Dalam kunjungan itu Safrizal, menjelaskan, pihaknya juga mendiskusikan proses transisi pemerintahan di Aceh biar bisa berjalan lancar.
Tukar menukar pengetahuan dan tukar menukar pelaksanaan, hingga pada saat pelaksanaannya nanti bisa lancar.
Baca juga: Amerika Serikat Masukkan Brunei Darussalam dalam Daftar Hitam
Baca juga: Bos Skincare asal Aceh Shella Saukia Dilaporkan ke Polisi Atas Tuduhan Pengeroyokan
Sehingga, lanjut Safrizal, nanti saat dilakukan pertukaran Mualem, start engine bisa cepat.
Sehingga kendala-kendala potensi setelah dilantik sudah diselesaikan Pj Gubernur. Jadi Mualem bisa langsung start.
“Jadi Mualem nantinya, bisa langsung bergerak menjalankan pemerintahan di Aceh,” ujar Safrizal.
Isu Resufle Kabinet
Di sisi lain, isu perlunya Prabowo melakukan resufle kabinet mulai terdengar.
Beberapa mentri dianggap layak diganti karena kerjanya yang tidak beres.
Seperti disampaikan politikus dan aktivis, Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghadapi dua masalah besar dalam kabinetnya.
Menurut Syahganda, saat berbicara dalam podcast Bambang Widjojanto, tantangan pertama adalah sifat malas sejumlah menteri.
Baca juga: Ternyata, Lebih 50 Persen Lahan di Indonesia Sudah Dikuasi Konglomerat
Baca juga: DPRA Ingin Mualem Dilantik 7 Februari, Begini Penjelasan Mendagri Soal Jadwal Pelantikan
Meski mengakui para menteri tersebut cerdas, ia menyebut kebiasaan buruk dari masa lalu membuat mereka kurang optimal.
"Saya tidak bilang mereka tidak pintar, tapi malas,"
"Kebiasaan jaman dulu, Menteri itu dianggap jabatan untuk cari uang," ujarnya.
Ia menyinggung beberapa menteri yang dianggap titipan dari pemerintahan sebelumnya dan diterima Prabowo atas alasan tertentu.
"13 Oktober semua orang bilang dia (Prabowo) terima belasan menteri dari rezim sebelumnya," tambahnya.
Meskipun demikian, Syahganda menegaskan bahwa Prabowo ingin mengubah paradigma ini.
"Prabowo bilang, kita gak lagi urusan cari uang. Ini soal pengabdian. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menterinya siap?," cetusnya.
Syahganda mengindikasikan reshuffle kabinet bisa terjadi jika kinerja menteri tidak sesuai dengan visi Prabowo.
Baca juga: Tahun Ini, Guru PNS dan PPPK Sudah Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
Baca juga: ASN di Jakarta Diperbolehkan Poligami demi Cegah Nikah Siri
"Kalau ada yang gak kompetitif untuk rakyat, bukan negara untuk cuan, itu memang Prabowo harus cepat (reshuffle)," tegasnya.
Ia memprediksi reshuffle besar-besaran pada Maret atau April 2025, terutama untuk kementerian strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan koperasi.(*)