TRIBUNNANGGROE.COM - Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta penghapusan barcode pengisian BBM di Aceh mendapat dukungan dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Penghapusan barcode pengisian BBM itu dianggap sebagai salah satu upaya serius Mualem dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat Aceh.

"Sebagai Gubernur Aceh, Mualem punya tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan harga diri masyarakat Aceh," kata mantan Panglima Komando Operasi GAM wilayah Batee Iliek yang juga Ketua tim khusus (Timsus) Mualem, Husaini M Amin alias Tgk Batee, Minggu (16/2/2025).

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak mengindahkan niat baik Mualem tersebut.

“Jika Pertamina menganggap penggunaan barcode merupakan sebuah langkah untuk menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran, maka hal itu juga merupakan bukti boboknya sistem penyaluran BMM dan pengolaan Pertamina itu sendiri,” ungkapnya.

Tgk Batee melanjutkan, jangan sampai dikarenakan bobroknya sistem di dalam tubuh Pertamina, lalu menyulitkan masyarakat dalam memperoleh akses BBM.

“Coba kita lihat sistem hari ini, dengan berlakunya barcode BBM tersebut, seakan kita masyarakat Aceh mengemis BBM dari Pertamina, padahal yang mereka kelola adalah BBM dari daerah kita sendiri,” sambungnya.

Seharusnya lanjut dia, hasil migas Aceh yang selama ini dikelola oleh Pertamina dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat Aceh. 

Jangan sebaliknya, membuat aturan yang aneh-aneh dengan alasan agar distribusi tepat sasaran.

Baca juga: VIDEO - Sosok Putri Mualem, Zaslyana tanpa Jejak Digital

“Hari ini kuota BMM subsidi yang diberikan untuk Aceh apakah sudah dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Aceh? Atau jangan-jangan banyak kendaraan luar Aceh yang menikmatinya?” tanya Tgk Batee.

Menurut Ketua Timsus Mualem ini, masih banyak cara untuk menjamin distribusi BBM Subsidi tepat sasaran. Tidak mesti dengan penggunaan barcode, karena masih ada langkah yang lebih bijak dan terhormat.

“Pertamina punya tim untuk mengawasi distribusi BBM subsidi tepat sasaran, jadi selama ini apa kerja mereka, bagaimana SOP-nya?” tanyanya lagi.

Mantan Panglima GAM ini menegaskan, pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran telah dijamin oleh Negara. 

Negara hadir untuk memastikan BBM Subsidi tepat sasaran, dan negara memiliki Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak siapa saja yang melakukan penyelewengan terhadap BBM subsidi.

Oleh karena itu, ia meminta pihak pertamina khususnya di Aceh untuk mencabut aturan pemberlakuan barcode tersebut.