Laporan Amat Sanuri | Banda Aceh 

TRIBUNNANGGROE.COM - Masyarakat Papua menggelar aksi di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (4/11/2024) pagi. 

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura, menggelar aksi demontrasi sebagai bentuk penolakan terhadap Program Transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Umum aksi BEM se-Jayapura, Maksi You, dalam orasinya menyampaikan agar presiden Prabowo Subianto membatalkan Program Transmigrasi yang akan dilaksanakan di Tanah Papua.

"Papua bukan tanah kosong, kami orang Papua masih ada. Kami minta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membatalkan program transmigrasi,” teriak Maksi You.

Lebih lanjut, Maksi You mengatakan, adanya program transmigrasi itu akan menyebabkan segala yang dimiliki Orang Asli Papua (OAP) akan hilang, terutama soal etnis.

"Program transmigrasi ini akan menghilangkan etnis yang dimiliki Orang Asli Papua. Kebiasaan berbudaya dan berbahasa juga ikut hilang," bebernya.

Dilansir dari TribunPapua.com, Maksi You juga menambahkan pragram transmigrasi tersebut akan mengganggu sektor ekonomi di Papua.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, 10 Tewas dan Ribuan Warga Mengungsi

Bahkan, ia beranggapan apabila program transmigrasi berjalan dengan lancar maka apapun yang dimiliki Orang Asli Papua (OAP) akan berpindah tangan.

"Kalau program ini berjalan lancar, maka apapun yang dimiliki orang Papua akan hilang, terutama ekonomi, jual pinang dan lainya yang dimiliki orang Papua akan pindah tangan," tegasnya.

Masih menurut Maksi You, aksi demontrasi BEM se-Jayapura tersebut bagian dari penolakan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat di Bumi Cenderawasih. 

Selain Maksi You, Wakil Koordinator Lapangan Markus Busub, turut menyuarakan orasinya dengan mengatakan program transmigrasi hanya mengancam segala yang dimiliki oleh OAP.

“Program transmigaris itu tidak ada keuntungan bagi kami orang asli Papua, Itu hanya mengancam kehidupan orang Papua di Tanah Papua, ” Katanya.

Dampak dari itu, pihaknya menilai kehidupan orang Papua lebih parah dari yang sekarang.

Dilansir dari Kompas.com, diberitakan sebelumnya, Prabowo memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menjadi dua kementerian. Yaitu Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.