TRIBUNNANGGROE.COM - Mulai tahun 2025 ini, Dana Desa juga akan digunakan untuk membiayai progam makan bergizi gratis.

Hal itu diungkapkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto. Dia mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung progam tersebut.

Yandri mengatakan, anggaran itu nantinya akan diambil dari Dana Desa tahun ini yang sebesar Rp 71 triliun. 

"Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp 20 triliun,"

"Jadi ada dana desa Rp 71 triliun, Di Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp 20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025). 

Yandri menyebut, desa nantinya akan berperan dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. 

Pihaknya mengklaim rencana ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga: Mendagri tak Permasalahkan Pergub Poligami ASN Jakarta: Klaim untuk Lindungi Para Istri

Yandri menjelaskan bantuan dari desa akan dimaksimalkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Dirinya menyebut saat ini Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis terkait arah kebijakan ini. 

"Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDes atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti,"

"Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp 71 triliun,” pungkas Yandri. 

Diketahui, program maka bergizi gratis sudah mulai berjalan sejak Senin (6/1/2025) lalu. 

Dalam tahap awal ini pemerintah menyasar 3 juta penerima manfaat dari Sabang hingga Merauke. 

Adapun anggaran yang disiapkan untuk pelaksanan program Presiden di tahun ini mencapai Rp 71 triliun dan menyasar 15 juta sampai 17 juta anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. 

Baca juga: Pemuda Aceh Utara Ditangkap, Bawa Sabu 1 Kilogram ke Lombok

Walau begitu, baru baru ini Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut Kepala Negara ingin penerima diperluas hingga 82,9 juta orang di tahun ini. 

Dengan penambahan penerima ini, pihaknya menghitung perlu tambahan anggaran Rp 100 triliun. 

Artinya, jika usulan suntikan biaya ini dikehendaki, maka total kebutuhan anggaran di tahun ini bisa mencapai Rp 171 triliun.(*)