TRIBUNNANGGROE.COM - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Bireuen mendukung langkah gugatan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Murdani Yusuf SE dan Tgk Abdul Muhaimin (Mukmin).

Pernyataan tersebut disampaikan Husaini M Amin alias Tgk Batee, mantan Panglima GAM wilayah Batee Iliek yang juga calon bupati Bireuen nomor urut 2, yang berpasangan dengan Husaini Franco.

"Kami atas nama GAM wilayah Bireuen mendukung langkah gugatan yang diajukan pasangan Mukmin ke MK," kata Tgk Batee dalam pernyataannya, Jumat (16/1/2025).

"Karena memang kecurangan yang terjadi di Pilkada Bireuen kemarin sangat massif. Bahkan money politic (politik uang) dilakukan secara terang-terangan," tambahnya.

Tgk Batee mengatakan, indikasi kecurangan ini, terutama money politic, memang sudah diprediksi dari sejak awal sebelum pelaksanaan Pilkada berlangsung. Hal ini berkaca dari Pilkada sebelumnya yang juga sarat dengan kecurangan.

"Ada beberapa kasus money politic yang kita tangkap dan sudah kita serahkan ke Panwaslih, tetapi sepertinya tidak ada tindak lanjut," ungkap Tgk Batee.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap MK bisa mengabulkan gugatan yang diajukan paslon Mukmin. 

"Saya tidak lagi berbicara soal menang Pilkada di sini, tetapi berbicara tentang Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Persilakan Pemerintah Daerah Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup Sebut Jakarta Akan Tenggelam: Ini Serius Saya Sampaikan

Paslon Mukmin memang mengajukan gugatan sengketa Pilkada Bireuen ke MK dan pada Rabu (15/1/2025) kemarin mulai disidangkan, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Dikutip dari website MK, dalam sidang pendahuluan tersebut, Paslon Mukmin menyebut bahwa KIP Bireuen selaku Termohon merekrut orang-orang terdekat dengan Paslon Nomor Urut 3 Mukhlis-Razuardi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menurut Pemohon, KIP Bireuen tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi, melainkan meluluskan orang-orang terdekat dengan Termohon dan Paslon 3.

“Termohon pada saat rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 Mei 2024 dan tanggal 26 Mei 2024,"

"Adapun pelanggaran tersebut, Termohon meluluskan PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi, melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan Termohon dan Paslon Nomor Urut 3,” ujar Wahyu Pratama selaku kuasa hukum Pemohon.
 
Pemohon mengaku memiliki bukti berupa nama-nama calon PPK dan PPS yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi, tetapi tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan. 

Selanjutnya, Pemohon menyebutkan Termohon mengarahkan anggota penyelenggara PPK dan PPS serta para keuchik-keuchik atau kepala desa untuk bertemu langsung dengan Paslon 3.

Baca juga: Indah Rekayasa Kematian Suami Agar Terbebas dari Tagihan Kredit Bank

Baca juga: Siswi SMK-PP di Kutacane Laporkan Kepsek ke Istrinya, karena Sering Masuk ke Asrama Putri