Laporan Amat Sanuri | Banda Aceh
TRIBUNNANGGROE.COM - Pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah, yang diduga melakukan penghinaan terhadap seorang pedagang es teh yang sedang berjualan dalam sebuah acara pengajian, masih viral di masyarakat dan media sosial.
Insiden itu terjadi ketika Gus Miftah mengisi pengajian dalam rangka 'Magelang Bersholawat' di Lapangan Drh Soepardi, Mungkid, Kabupaten Magelang, pada Rabu (20/11/2024).
Pernyatan Gus Miftah yang menghina pedagang es teh tersebut menuai banyak kritik dari publik karena dianggap tidak beradab.
Gus Miftah yang merupakan seorang pendakwah sekaligus salah satu Utusan Khusus Presiden di Kabinet Merah Putih, tidak seharusnya melakukan hal tersebut kepada Sunhaji, si pedagang es teh.
Walupun Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji, sikapnya saat melontarkan kata-kata saat kejadian tetap dianggap tidak etis.
Banyaknya kritik dari netizen Indonesia yang meminta agar jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden dicopot, Gus Miftah akhirnya memutuskan untuk mundur dari posisi tersebut.
Ia resmi mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada Jumat (6/12/2024).
Baca juga: Menhut Raja Juli Antoni akan ke Aceh, Tinjau 20.000 Lahan yang Dihibahkan Prabowo
Kelompok Santri Jalanan Menolak Pengunduran Diri Miftah
Pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden secara sukarela masih menjadi perbincangan di kalangan publik.
Meski banyak yang mendukung keputusan pengunduran diri tersebut, masih ada sebagian pihak yang menolak pengunduran Gus Miftah dari jabatannya.
Hal itu terlihat saat ratusan orang yang tergabung dalam kelompok Santri Jalanan menggelar aksi damai di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, pada Senin (9/12/2024) siang.
Aksi ini bertujuan menolak pengunduran diri Gus Miftah, dari posisinya sebagai utusan presiden.
Massa aksi menilai bahwa Gus Miftah adalah sosok yang banyak memberikan kontribusi positif selama menjalankan tugasnya, baik sebagai pendakwah maupun pembina masyarakat.
Koordinator aksi, Indra Eka Putra, menegaskan bahwa keputusan untuk mundur tersebut tidak seharusnya terjadi.