Masyarakat Sekitar Tambang Harus Dilibatkan sebagai Anggota Pansus DPRA

TRIBUNNANGGROE.COM - Koalisi NGO HAM mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRA tentang pertambangan di Aceh.

Akan tetapi, tetap pada pemenuhan hak asasi dari masyarakat Aceh terhadap persoalan tambang. 

Selain itu, masyarakat sekitar tambang juga menjadi anggota dari Pansus DPRA itu sendiri.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista dalam FGD, Jumat (10/1/2025).

FGD itu mengangkat tema 'Pentingkah Tim Pansus DPRA Terkait Persoalan Tambang di Aceh'.

Khairil menjelaskan, selama ini perusahaan tambang di Aceh terkesan tidak dievaluasi dan dimonitor dengan baik oleh kementerian atau dinas maupun pengawas internal.

Masyarakat lanjutnya, juga tidak pernah mendapat laporan dan perbaikan kondisi dari hasil evaluasi monitoring tersebut.

Untuk itu, penting masyarakat sekitar tambang untuk dilibatkan dalam tim Pansus sehingga dalam proses pengawasan dan evaluasi lebih terbuka.

Baca juga: Toke Wir Buronan Paling Diburu di Aceh, juga Ada Nama Akmal Hanif dan Sejumlah Keuchik

Selain itu juga dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang di tengah tengah masyarakat itu sendiri.

"Pertambangan legal maupun illegal juga harus dievaluasi, jangan tebang pilih,"

"Hasil alam yang sudah dikeruk oleh perusahaan harus memiliki manfaat bagi rakyat Aceh," tegas Khairil Arista.

Dampak Kesehatan

Direktur Flower Aceh, Riswati yang ikut sebagai pemateri, menyoroti dampak tambang terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, perempuan dan anak yang tinggal di sekitar tambang memiliki kerentangan terhadap kesehatan.

Riswati menjelaskan, dampak dari tambang, selain bencana alam, juga berdampak pada persoalan air bersih dan kesehatan masyarakat sekitar tambang, khususnya perempuan dan anak.