Masyarakat Sekitar Tambang Harus Dilibatkan sebagai Anggota Pansus DPRA

"Pada situasi ini, ketika persoalan lingkungan, udara dan air ikut tercemar, akan berdampak langsung terhadap perempuan yang memiliki peran penting dalam rumah tangga,"

"Dimana air bersih tidak hanya untuk dikonsumsi, akan tetapi juga untuk kelangsungan hidup keluarga seperti menyuci pakaian dan memasak," ujarnya.

Baca juga: Kemenag Akan Buka Rekrutmen Dai, Persiapan untuk Ramadhan 2025

Dalam hal ini Riswati juga menganggap Pansus tersebut penting. 

Namun tidak hanya mengurus persoalan perizinan dan investasi, akan tetapi dampak lingkungan dan kesehatan harus dikedepankan.

"Harus ada perlindungan perempuan dan anak serta tidak tebang pilih," tegasnya.

Siap Bantu Pansus

Pada kesempatan yang sama, Deputy Walhi Aceh, Nasir Buloh juga mendukung pembentukan pansus DPRA terkait Pertambangan.

Bahkan jika diberi ruang, pihaknya juga siap membantu Tim Pansus dalam proses pemantauan kegiatan pertambangan di Aceh.

"Fungsi pengawasan terhadap sektor tambang ini penting, karena untuk sementara, sektor ini menjadi primadona di Aceh,"

"Bumi Aceh ini tidak akan selamat jika proses pertambangan tidak diawasi dengan ketat dan tegas," tegas Nasir

Dia menyampaikan, Walhi Aceh memiliki instrument tandingan untuk membantu kerja Pansus.

Baca juga: Forbina Aceh Dukung Penerbitan dan Evaluasi Izin Pertambangan Rakyat

Akan tetapi pihaknya juga menginginkan laporan kinerja Pansus terdata dan terinput yang kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sipil.

"Jika diberikan ruang, kami dapat memudahkan kerja Pansus terhadap hambatan-hambatan dalam proses pemantauan di lapangan,"

"Karena kami memiliki data data terkait hal tersebut," ujar Nasir.(*)