Terkait Barcode BBM, Forum Komunikasi Doktor Minta Pusat Hormati Kekhususan Aceh
Forum Komunikasi Doktor Aceh (FKDA), yang meminta Pemerintah Pusat menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh.
lihat foto
TRIBUNNANGGROE.COM - Polemik penghapusan kebijakan barcode untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Aceh masih terus bergulir.
Kali ini tanggapan datang dari Forum Komunikasi Doktor Aceh (FKDA), yang meminta Pemerintah Pusat menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Organisasi gabungan para doktor seluruh Aceh ini meminta Pusat konsisten menjalankan MoU Helsinki dan UUPA (UU No.11/2006).
Sebab, Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia karena lex specialisnya.
"MoU Helsinki dan UUPA dua norma hukum yang menjadi rujukan utama dalam melahirkan politik hukum di Aceh,"
"Jangan samakan Aceh dengan provinsi lain, karena kami lex specialis yang bisa menderogasi kebijakan umum dari pemerintah pusat,"
"Kita ingin Pusat konsisten dengan janjinya," kata Sekretaris Umum FKDA, Dr Tgk Jamaluddin Thaib MA, dalam rilisnya, Rabu (19/2/2025).
Baca juga: 614 Santri dari Banda Aceh dan Aceh Besar Berkompetisi di Dayah Samudera Pasai Madani
Didampingi Ketua FKDA, Dr Yusuf Al- Qardhawy MH, Jamaluddin Thaib juga menyayangkan pernyataan perwakilan Pertamina Aceh untuk tetap menerapkan sistem barcode di Aceh, tanpa menghiraukan permintaan Gubernur Aceh.
Mantan Ketua FOBA (Fund Oentoek Bantuan Aceh) Jakarta ini menegaskan bahwa FKDA mendukung penuh pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang ingin menghilangkan sistem barcode di seluruh SPBU di Aceh.
"Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, penerapan barcode di Aceh belum sangat diperlukan, bahkan lebih menyusahkan masyarakat,"
"Coba bayangkan, ada mobil yang sudah kehabisan BBM sama sekali, tetapi petugas tidak mengizinkan isi BBM bersubsidi hanya karena tidak ada barcode,"
"Banyak juga mobil yang sudah usang tidak mau mengurus barcode, juga tidak bisa isi BBM,"
"Demikian juga dengan antrean yang panjang yang terjadi dimana-mana. Kalau alasan Pertamina banyak kebocoran penggunaan BBM bersubsidi, kenapa bukan pengawasannya yang diperketat?" cecar Tgk Jamaluddin Thaib.
Selain itu, alumni Dayah Bustanul Huda Lueng Angen Aceh Utara ini juga sangat sependapat dengan Abu Salam yang meminta Petronas Malaysia beroperasi di Aceh jika sistem barcode pengisian BBM masih tetap diberlakukan.(*)
Baca juga: Muhammad Diwarsyah Dicopot dari Plt Sekda Aceh saat Sedang Mendampingi Mualem
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.