Sayuti Ababakar Mohon Hakim MK Tolak Permohonan PSU di Kota Lhokseumawe
Sayuti Abubakar dan Husaini memohon kepada Mahkamah untuk menolak petitum Pemohon yang meminta dilakukannya PSU.
Sebelumnya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dibilik suara tetapi dibiarkan oleh petugas KPPS termasuk adanya pemilih yang memberikan hak suara di tiga TPS yang berbeda saling berdekatan.
Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilwalkot Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024.
Permohonan pembatalan keputusan KIP tersebut sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang.
Selanjutnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurhan Menasah Mee; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Blang Crum.
Kemudian TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa/Kelurahan Cut Mamplam, serta TPS 002 dan TPS 002 Desa/Kelurahan Menasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Serta memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan PSU di TPS-TPS tersebut.(*)
Baca juga: Cerita Qanun Poligami Aceh, Gagal Disahkan karena Diganjal Kementerian
Kota Lhokseumawe
Sengketa Pilkada Kota Lhokseumawe
Sidang Mahkamah Konstitusi
Usulan PSU di Kota Lhokseumawe
Sayuti Ababakar Tolak PSU
Sayuti Ababakar Calon Wali Kota Lhokseumawe
MK Yakini Pilkada Lhokseumawe Sudah Sesuai Tahapan dan Ketentuan, Gugatan Ismail Ditolak |
![]() |
---|
Bawaslu Bantah Laporan Maimul Mahdi dan Nurzahri, Sebut Politik Uang tak Terbukti |
![]() |
---|
KIP Sabang Sebut PSU di Enam TPS tidak Penuhi Syarat |
![]() |
---|
Alfarlaky Beberkan Dugaan Pelanggaran Sulaiman Tole di Sidang Mahkamah Konstitusi |
![]() |
---|
Sebelum Dijebloskan ke Tahanan, Mantan Bos Rumah Sakit Arun Sempat Tersenyum kepada Wartawan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.