TRIBUNNANGGROE.COM - Direktur Eksekutif, Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, kemungkinan Anies Baswedan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta semakin kecil.

Hal ini menyusul Partai NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apalagi, Agung memperkirakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemungkinan besar bakal mengikuti jejak Nasdem bergabung dengan KIM.

“Kemungkinannya besar ya (PKS-PKB gabung KIM) karena memang ada banyak dinamika politik yang beberapa waktu terakhir terjadi begitu cepat,”

“Dan itu memengaruhi psikologis elite-elite politik terutama ketua umum partai yang memang belum secara resmi mendeklarasikan untuk bergabung dengan KIM,” kata Agung dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (16/8/2024).

Dinamika yang dimaksud seperti yang terjadi pada Partai Golkar, di mana ketua umumnya menyatakan pengunduran diri tiba-tiba lalu muncul isu reshuffle kabinet hingga musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

“Jadi bagi partai-partai di sekeliling di perpolitikan Tanah Air ini sebuah fakta, di mana partai sebesar Golkar saja bisa dengan cepat berubah ya. Apalagi misalkan partai yang kekuatannya tidak lebih besar dari golkar,” ujar Agung.

Baca juga: Wabah Mpox Menggila, 450 Orang Tewas, WHO Umumkan Darurat Kesehatan Global

Baca juga: Elemen Sipil Akhiri Perjuangan untuk Dorong Mualem Gandeng Tu Sop

Oleh karena itu, Agung mengatakan, kemungkinan Anies maju pada Pilkada Jakarta semakin kecil.

“Kalau tidak ada dinamika yang terlalu esktrem mengemuka, maka Anies Baswedan game over ya, selesai karena praktis hanya meninggalkan di sisi luar pemerintahan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),” katanya.

Namun, Agung menyebut bahwa Anies bisa mencoba opsi lain di luar Jakarta, yakni maju di daerah lain seperti Jawa Barat (Jabar), Aceh atau Sumatera Barat (Sumbar).

“Mau enggak mau alternatifnya Anies harus melirik misalnya opsi lain di Jawa Barat misalkan yang memang secara ceruk pemilih itu punya kemiripan dengan Jakarta,” ujar Agung.

Menurut dia, demografi pemilih di Jabar mirip dengan Jakarta karena ada pemilih Islam Perkotaan dan Islam perdesaan.

Lalu, ada kelas menengah yang lumayan solid dan masyarakat Jabar juga lumayan didominasi oleh pemilih rasional yang tersebar di sejumlah kota besarnya.

Hanya saja, Agung mengatakan, Anies membutuhkan PDI-P sebagai partai yang bisa mengusung calon kepala daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain di sejumlah daerah.

Baca juga: PSI belum Tentu Dukung Mualem, 4 Pasangan Balon Bupati Dapat Rekomendasi

Baca juga: Partai Aceh Umumkan Nama Dek Fad Dua Jam Setelah Abu Paya Pasi Rekom Nama Tu Sop ke Mualem

"Saya melihat kan ada PDI-P yang punya golden ticket di beberapa tempat, misalkan di 10 propinsi, dia bisa mengusung sendiri calon-calonnya tanpa harus berkoalisi atau pun di tempat lain yang sangat cair yang KIM Plus-nya tidak terbentuk sempurna,” kata Agung.

“Jadi Anies bisa melirik wilayah-wilayah yang di mana KIM Plus-nya tidak terbentuk dengan sempurna dan PDI-P punya previlage politik tanpa harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung paket calon kepala daerah. Jadi alternatifnya itu untuk Anies,” ujarnya lagi.

Agung menyebut, Anies juga masih memiliki satu cara lain, yakni bergabung dengan parpol yang sudah ada. Sebagaimana diketahui, PKS memang nampaknya menginginkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bergabung menjadi kader mereka.

“Bergabung dengan partai yang sudah ada, mejadi game changer, mengubah semua peta (politik) yang bisa terbentuk,” katanya.

NasDem tarik dukungan

Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah secara resmi menarik dukungan partainya untuk Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Surya Paloh bahkan mengaku sudah berbicara dengan Anies terkait keputusan Nasdem yang batal mengusungnya pada Pilkada Jakarta. Dia menyebut bahwa tahun ini bukan momen bagi seorang Anies Baswedan untuk maju pada Pilkada Jakarta.

"Saya sudah beritahu Pak Anies, Pak Anies anda sebagai adik, ini bukan momen anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya,” kata Surya Paloh di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

Menurut Paloh, NasDem akan mencarikan Anies kesempatan lain ke depannya.

"Kita cari momentum yang lebih tepat lagi kedepannya. Ada pemahaman itu," ujar Surya Paloh.

Dengan mundurnya Nasdem, kini tinggal PKS yang belum berbalik arah. Tetapi, partai besutan Ahmad Syaikhu tersebut memberikan sinyal bakal bergabung dengan KIM “Plus".

Bahkan, kabar segera merapatnya PKS ke kubu KIM “Plus" disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengatakan, merapatnya PKS ke KIM "Plus" merupakan hasil komunikasi yang dijalin antara partai politik di KIM dan PKS.

"Ya ini terus kita, kita terus konsultasi komunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan," ujar Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 8 Agustus 2024.

Sementara itu, PKB mengungkapkan, mereka tidak memiliki janji khusus untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid pun mengatakan bahwa dukungan terhadap Anies hanya merupakan aspirasi dari pengurus wilayah PKB.

"Enggak ada janji (usung Anies di Jakarta), (tapi) ada aspirasi dari pengurus wilayah (DPW) PKB DKI," kata Jazilul di DPP PKB, Jakarta Pusat pada 13 Agustus 2024.

Baca juga: Cerita Hilangnya Camat Aceh Singkil, dari Temuan Hp di Plafon hingga Ditemukan Tergantung di Pohon

Baca juga: BMKG Beberkan Wilayah yang Berpotensi Gempa Megathrust

Jazilul juga menyatakan bahwa PKB belum resmi mendukung sosok mana pun untuk Pilkada DKI Jakarta dan akan melihat perkembangan lebih lanjut.

Jika PKS dan PKB memutuskan bergabung dengan KIM, maka tinggal menyisakan PDI-P yang mungkin diandalkan Anies untuk mendapatkan tiket maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, bersama PDI-P, Anies juga tidak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta. Sebab, 15 kursi yang dimiliki PDI-P belum memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon dalam Pilkada Jakarta.

Dalam UU Pilkada disebut syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Dengan kata lain, butuh 22 kursi bagi parpol atau gabungan parpol mengajukan cagub dan cawagub pada Pilkada Jakarta 2024.(*)

Baca juga: Pidato Terakhir di Sidang MPR, Jokowi Minta Maaf Bagi yang Kecewa, karena Dirinya tidak Sempurna

Baca juga: Peringati Hari Damai Aceh, KPA Tegaskan Sabar Ada Batasnya