Dukung Pernyataan Mualem, Eks Kombatan GAM Minta Pertamina Cabut Kebijakan Barcode Pengisian BBM

TRIBUNNANGGROE.COM - Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta penghapusan barcode pengisian BBM di Aceh mendapat dukungan dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Penghapusan barcode pengisian BBM itu dianggap sebagai salah satu upaya serius Mualem dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat Aceh.

"Sebagai Gubernur Aceh, Mualem punya tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan harga diri masyarakat Aceh," kata mantan Panglima Komando Operasi GAM wilayah Batee Iliek yang juga Ketua tim khusus (Timsus) Mualem, Husaini M Amin alias Tgk Batee, Minggu (16/2/2025).

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak mengindahkan niat baik Mualem tersebut.

“Jika Pertamina menganggap penggunaan barcode merupakan sebuah langkah untuk menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran, maka hal itu juga merupakan bukti boboknya sistem penyaluran BMM dan pengolaan Pertamina itu sendiri,” ungkapnya.

Tgk Batee melanjutkan, jangan sampai dikarenakan bobroknya sistem di dalam tubuh Pertamina, lalu menyulitkan masyarakat dalam memperoleh akses BBM.

“Coba kita lihat sistem hari ini, dengan berlakunya barcode BBM tersebut, seakan kita masyarakat Aceh mengemis BBM dari Pertamina, padahal yang mereka kelola adalah BBM dari daerah kita sendiri,” sambungnya.

Seharusnya lanjut dia, hasil migas Aceh yang selama ini dikelola oleh Pertamina dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat Aceh. 

Jangan sebaliknya, membuat aturan yang aneh-aneh dengan alasan agar distribusi tepat sasaran.

Baca juga: VIDEO - Sosok Putri Mualem, Zaslyana tanpa Jejak Digital

“Hari ini kuota BMM subsidi yang diberikan untuk Aceh apakah sudah dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Aceh? Atau jangan-jangan banyak kendaraan luar Aceh yang menikmatinya?” tanya Tgk Batee.

Menurut Ketua Timsus Mualem ini, masih banyak cara untuk menjamin distribusi BBM Subsidi tepat sasaran. Tidak mesti dengan penggunaan barcode, karena masih ada langkah yang lebih bijak dan terhormat.

“Pertamina punya tim untuk mengawasi distribusi BBM subsidi tepat sasaran, jadi selama ini apa kerja mereka, bagaimana SOP-nya?” tanyanya lagi.

Mantan Panglima GAM ini menegaskan, pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran telah dijamin oleh Negara. 

Negara hadir untuk memastikan BBM Subsidi tepat sasaran, dan negara memiliki Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak siapa saja yang melakukan penyelewengan terhadap BBM subsidi.

Oleh karena itu, ia meminta pihak pertamina khususnya di Aceh untuk mencabut aturan pemberlakuan barcode tersebut.

“Kita harus menghormati APH, langkah tersebut merupakan bentuk kepercayaan kita terhadap penegak hukum,"

"Kalau APH tidak kita percaya lagi dalam penegakan hukum, lantas kepada siapa kita berharap penegakan hukum akan terjadi?” ujarnya.

Dia berharap, negara tidak boleh kalah dengan para mafia. Jangan sampai karena takut, justru masyarakat yang kemudian direndahkan.

Baca juga: VIDEO - Viral Sikap Erdogan Kode Pria Asing agar Tak Belakangi Prabowo, Presiden RI Tersenyum

“Jika Pertamina khawatir pendistribusian BBM subsidi di SPBU tidak tepat sasaran, dan tidak mampu mencegah permainan para mafia, biar kami eks Kombatan GAM yang menjadi satgas untuk mengawasi dengan cara kami sendiri,” tegas Tgk Batee.

Ganti dengan Pelat Nopol

Tgk Batee juga memiliki pandangan lain dalam upaya menjaga distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Aceh.

Dia berharap pihak Pertamina merespons serius pernyataan Mualem tersebut dengan cara melakukan pertemuan khusus dan membicarakan mekanisme penyaluran BBM Subsidi di Aceh dengan lebih bijak dan tepat sasaran.

Menurutnya, salah satu yang paling mencolok di Aceh hari ini adalah banyaknya kenderaan yang tidak menggunakan Pelat Nomor Polisi (Nopol) Aceh. Sedangkan mereka menikmati BBM subsidi dari kuota Aceh.

“Jika Pertamina telah membagi kuota BBM Subsidi setiap provinsi berdasarkan jumlah kenderaan bermotor, apakah mereka tahu misalnya kenderaan A pada hari tertentu akan mengisi BBM dimana?” tanya Tgk Batee

Oleh karena itu, ia menyarankan penggunaan barcode diganti dengan penggunaan pelat nopol Aceh. Cara ini diyakininya lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi setiap daerah, khususnya Aceh.

“Buat saja peraturan bahwa yang bisa menikmati BBM Subsidi di Aceh harus pelat nopol Aceh. Jadi yang bisa menikmati BBM Subsidi di Aceh adalah kenderaan yang bayar pajak di Aceh, itu jelas tanpa perdebatan,"

"Cara ini jauh lebih efisien dan terhormat daripada penggunaan barcode," pungkas Tgk Batee.(*)

Baca juga: Insinyur Indonesia Sorot Pelantikan Kepala Dinas Perkim Aceh, Disebut Melanggar Undang-Undang