Jajak Pendapat CNN 25 Tahun Lalu, 59 Persen Responden Setuju jika Aceh Merdeka

TRIBUNNANGGROE.COM - 25 tahun lalu, di tengah kecamuk konflik bersenjata, jaringan televisi terbesar dunia CNN, membuat jajak pendapat mengenai perlu tidaknya referendum bagi kemerdekaan Aceh.

Dalam jajak pendapatnya, CNN mengajukan pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda, apakah Aceh seharusnya dibolehkan mengadakan sebuah referendum untuk merdeka dari Indonesia?

Hampir 1.500 responden dari berbagai penjuru dunia mengikuti jajak pendapat tersebut, dan hasilnya: 59 persen menjawab "Ya" dan 41 persen "Tidak".

Artikel dibawah ini adalah arsip berita Harian Serambi Indonesia edisi Senin 29 November 1999. Kami turunkan kembali untuk mengenang perisitiwa 25 tahun lalu.

Jajak Pendapat "CNN" soal Aceh, 59 Persen Merdeka

Serambi-Banda Aceh

Jaringan televisi terbesar dunia, Cable News Network (CNN) menyelenggarakan jajak pendapat melalui internet mengenai perlu atau tidaknya referendum bagi kemerdekaan Aceh.

Hasil sementara sampai Minggu malam (28/11/1999) , dari hampir 1.500 responden asal berbagai penjuru dunia, 59 persen menjawab "Ya" dan 41 persen "Tidak".

Dalam jajak pendapat yang terus berkembang jumlah respondennya itu, pihak CNN mengajukan pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda apakah Aceh seharusnya dibolehkan mengadakan sebuah referendum untuk merdeka dari Indonesia?

Sampai Minggu (28/11/1999) pukul 23.30 WIB , menurut pantauan Serambi di home page CNN (CNN.com/AsiaNow/ southeast), 821 responden menyatakan perlu atau "ya" dan 559 reponden menjawab "tidak".

Baca juga: VIDEO - Viral Bocah Gantikan Sang Ayah Kumandangkan Azan untuk Adik Bayinya yang Baru Lahir

Angka yang menjawab "Ya" dan yang menjawab "Tidak” hampir setiap saat berubah. 

Pada petang, misalnya, yang menjawab "Ya" tercatat 60 persen. Tapi, pada Minggu (28/11/1999) pukul 23.00, angka itu turun satu persen sedangkan yang menjawab "Tidak" naik satu persen.

Hingga berita ini diturunkan, Serambi belum memperoleh konfirmasi dari CNN mengenai kapan jajak pendapat ini akan diakhiri.

Sebelumnya, jaringan televisi terbesar dan tercepat di dunia itu juga telah mengirimkan crewnya dari Biro Jakarta untuk mewawancarai Panglima AGAM Aceh, Tgk Abdullah Syafiie.

Namun, untuk jajak pendapat umum ini, pihak CNN mengingatkan bahwa pendapat publik ini tidak ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat dari pengguna internet yang ikut berpartisipasi.

"Hasilnya tidak dapat diambilkan untuk mewakili pendapat pengguna internet secara keseluruhan," demikian keterangan penyelenggaran jajak pendapat tersebut.

Sedangkan Koordinator Presidium Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), Muhammad Nazar sebelumnya mengharapkan agar pemerintah RI menyetujui referendum di Aceh sebelum 4 Desember 1999, dengan opsi yang telah disepakati semua komponen masyarakat di daerah ini.

Dikatakannya, alasan mengambil 4 Desember 1999 itu karena bertepatan dengan HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-23 yang diproklamirkan tahun 1976 di Tiro, Kabupaten Pidie.

"Kalau pada HUT-nya yang ke-23 juga tidak ada kepastian referendum di Aceh maka bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan," katanya tanpa menjelaskan maksudnya itu.

Menanggapi tentang opsi yang akan disepakati untuk referendum itu, ia menyebutkan, yakni opsi merdeka atau tetap bergabung dengan RI.

"Karena, kalau opsi merdeka tidak dimasukkan, maka GAM, sebagai bagian dari komponen masyarakat Aceh, merasa tidak terwakili aspirasinya," katanya.

Di Manila, Menteri Luar Negeri RI, Alwi Shibab, kepada pers mengatakan, dari berbagai kunjungan Presiden KH Abdurrahman Wahid ke luar negeri, ternyata tidak ada satupun negara menyatakan dukungan terhadap berpisahnya Aceh dari Indonesia.

Baca juga: Kontak Tembak di Lamtamot 25 Tahun Lalu, 1 Tewas dan 4 Cedera, Termasuk Anggota TNI

"Tidak ada satu negara pun yang dikunjungi Gus Dur yang mendukung separatisme, atau mendukung keluarnya Aceh dari Indonesia," kata Menlu Alwi Shihab menjawab pertanyaan wartawan usai pembukaan KTT Informal III ASEAN di Manila, Minggu.

Diungkapkannya pula, bahwa seringnya Presiden KH Abdurrahman Wahid melakukan lawatan ke luar negeri sebenarnya adalah untuk mencari penyelesaian berbagai masalah dalam negeri Indonesia, termasuk masalah Aceh.

"Mungkin banyak orang yang bertanya kenapa Gus Dur ini mementingkan ke luar negeri dari pada melihat persoalan di dalam negeri," kata Alwi Shihab.

Dengan lawatan ke luar negeri ini bukan berarti Gus Dur tidak mengindahkan hal-hal penting di dalam negeri.

"Justru ini adalah untuk memperkuat posisi kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, khususnya persoalan Aceh," kata Alwi Shihab.

Dalam upaya menyelesaikan masalah Aceh tersebut, menurut Alwi, Gus Dur telah bertemu tiga kepala negara Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan dan RR Cina di Manila.

"Mereka mendukung Gus Dur dalam mengatasi persoalan Aceh ini dengan cara dialog dan mendukung keutuhan teritori Indonesia," katanya.

Selain itu, tambah Menlu, ketiga pemimpin negara sahabat tersebut juga tidak dapat menerima adanya gerakan- gerakan separatis baik di Aceh maupun di tempat lain di Indonesia.

Sekarang Gus Dur, kata Menlu, bila berdialog dengan masyarakat Aceh dapat mengatakan bahwa tidak ada satu negeripun di dunia ini akan merestui kemerdekaan Aceh.

Baca juga: Kisah 25 Tahun Lalu, Ketika Mahasiswa Aktivis SIRA Diberondong dan Dilempari Granat

"Dan ini suatu amunisi, suatu kekuatan yang maha besar, sehingga selaman ini kalau ada pembicaraan bahwa Barat itu mendukung atau negara-negara Islam mendukung kemerdekaan Aceh, Gus Dur dapat mengatakan bahwa itu semuanya tidak betul," kata Alwi Shihab.

Bahkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) sendiri, tambahnya, akan mengeluarkan keputusan dan rekomendasi mendukung langkah-langkah Gus Dur dan tidak merestui adanya separatisme atau kemerdekaan di Aceh.

"Jadi harus diingat bahwa lawatan ke luar negeri ini justru untuk memperkuat posisi pemerintah dalam berdialog dengan masyarakat Aceh dan juga dalam mengupayakan 'economic recovery' di Indonesia," ujarnya.(Arsip Serambi Indonesia/Tribun Nanggroe/Muktar Lukfi)