MaTA Duga Ada Potensi Mark-up di Proyek PON Aceh-Sumut, Desak BPKP Lakukan Audit Investigasi

Ia juga berharap agar hal yang ditakutkan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi semoga saja tidak terjadi. 

"Saat ini tugas kami untuk memitigasi resiko hukum,"

"Peran kami sebagai jaksa, yakni pengacara negara untuk mendampingi kegiatan PON agar berjalan sesuai regulasi dan hal-hal yang baik," jelasnya. 

Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, mendukung penuh agar sejumlah persoalan PON yang terindikasi korupsi agar diusut.

"Jika memang ada terkait dengan korupsi, silahkan, di perkuat saja dengan data-datanya," 

"Difoto dan divideokan, nanti diserahkan ke kejaksaan boleh, kepada polisi juga boleh, pada LSM antikorupsi juga boleh," jelasnya.(*)