Soal Barcode BBM, Mualem Seperti Ditinggalkan Sendiri, LPS Minta Kepala Dinas Dievaluasi

TRIBUNNANGGROE.COM - Lingkar Publik Stategis (LPS) menilai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) banyak yang tidak peduli terhadap keinginan Gubernur Aceh, Mualem Muzakir Manaf.

Salah satunya yang paling mencolok adalah terkait keinginan Mualem menghapus barcode/QR Code pengisian BBM subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kepala SKPA seperti tidak peduli. Bahkan terkesan Mualem ditinggal sendirian oleh SKPA," kata Kepala Bidang Kajian Strategis (LPS), Ikhwanul Fuady, dalam rilisnya, Rabu (5/3/2025).

Salah satu indikasinya, sampai hari ini yang sudah memasuki 30 hari sejak Mualem dilantik dan mengeluarkan statement tersebut, tidak ada respons atau langkah apapun dari SKPA terkait, dalam hal ini Dinas ESDM Aceh.

“Seharusnya, begitu Mualem mengeluarkan pernyataan tersebut, SKPA terkait sigap mengambil langkah-langkah agar keinginan Mualem itu bisa terwujud," tambah Ikhwanul Fuady.

"Itu pernyataan serius, apalagi disampaikan di momen yang sakral (pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur) dalam Paripurna Istimewa DPRA, dihadapan Mendagri dan sejumlah tamu penting lainnya,” imbuhnya.

Ikhwanul Fuady menyebutkan, selama ini Dinas ESDM Aceh memiliki beberapa kerja sama dengan Pertamina dalam penyaluran minyak dan gas. 

"Seharusnya mereka (Dinas ESDM) tahu langkah apa yang dilakukan menyambut pernyataan Mualem tersebut," timpalnya lagi.

Baca juga: Emosi Mendengar Anaknya Dikeroyok Saat Tadarusan, Seorang Ayah Meninggal Dunia

Seperti misalnya di masa pemerintahan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menerapkan kebijakan stikering pada kenderaan penerima BBM subsidi. 

Saat itu justru Dinas ESDM Aceh yang paling terdepan merealisasikan program tersebut.

"Namun kenapa ketika Mualem menginginkan perubahan mekanisme dalam penyaluran BBM subsidi, Dinas ESDM malah lalai. Ada apa ini?“ tanya Ikhwanul.

Menurutnya, Dinas ESDM sepertinya memang sengaja membiarkan pernyaatan Mualem tersebut menjadi bola liar dan Mualem kemudian tinggal sendirian menghadapi kondisi tersebut.

“Menurut kami, dengan kondisi tersebut, Mualem sepertinya harus mengevaluasi kembali seluruh jajaran kepala SKPA,"

"Ini penting agar setiap program strategis dan janji kampanye Mualem-Dek Fadh bisa berjalan maksimal,"

"Jangan sampai nanti ada Kepala SKPA yang justru menggunting dalam lipatan. Ini sangat berbahaya bagi Pemerintahan Mualem-Dek Fadh," pungkasnya.(*)

Baca juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda