Aceh Green Minta Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota Komit Lestarikan Hutan dan Lingkungan

"Kalau bicara soal adat, kita sangat miris melihat keberadaan orang-orang tua kita para pemangku adat, yaitu imum mukim. Mereka masih seperti 'oen salam dalam kuah',"

"Kalau ada daun salamnya, iya wangi sedikit kuahnya, kalaupun ngak ada juga ngak apa-apa. Ini sangat kontradiktif dengan semangat membangun Aceh yang berlandaskan adat," tambah Abu Suhai.

Sementara pemangku adat seperti imum mukim dikatakannya, tidak memiliki kewenangan apapun dalam Pemerintahan Aceh, meski secara aturan perundang-ungdangan telah mengaturnya sangat lengkap.

Baca juga: Partai Gabthat Alihkan Dukungan ke Mualem, untuk Selamatkan Aceh, Dunia dan Akhirat

Baca juga: Tolak Kepemimpinan Perempuan di DPRK, Kader PAN Aceh Barat Segel Kantor DPD

Menurut dia, hal ini penting dilakukan. Para kepala daerah di Aceh harus memiliki satu komitmet yang kuat dalam mengfungsikan imum mukim. 

"Salah satu contoh Provinsi Bali. Mereka bisa sejahtera, mandiri, dan dikenal di seluruh dunia hanya dengan memfungsikan adat dan kebudayaan yang ada di Bali,"

"Lalu kenapa Aceh tidak memfungsikan Lembaga Adat yang sudah sejak dulu ada dan aturannya juga sudah ada?"

"Aceh juga dikenal maju di masa lalu, itu juga karena lembaga-lembaga adat sangat berkuasa dalam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat," timpal Abu Suhai.

Suhaimi menegaskan, jika ingin membangun Aceh lebih baik, maka harus ada komitment yang kuat dalam memperkuat fungsi lembaga adat.

Karena dengan kuatnya adat, maka kuatlah Agama. Agama dan adat bagaikan zat dengan sifat. 

"Ini adalah penutoh bangsa Aceh. Jangan sampai kita teumeureuka dengan pendahulu kita yang mewariskan Aceh ini berbasis adat," pungkas Abu Suhai.(*)