Aceh Green Minta Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota Komit Lestarikan Hutan dan Lingkungan

TRIBUNNANGGROE.COM - Aceh Green Conservation mengingatkan para calon kepala daerah di Aceh (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) tentang kondisi hutan dan lingkungan di Aceh yang sedang tidak baik-baik saja.

Untuk itu, lembaga tersebut mengharapkan agar seluruh calon kepala daerah agar dalam menyusun visi dan misinya harus mempioritaskan program yang beroriantasi pada pembangunan berkelanjutan.

Yaitu pembangunan yang beroriantasi pada pembangunan lingkungan hidup, pelestarian hutan yang berbasis adat, pengelolaan sampah, dan penanggulangan konflik satwa.

"Aceh memiliki kekayaan biodiversity yang lengkap, seperti 4 satwa kunci masih ada di Aceh (gajah, harimau, badak dan orang utan)," kata Aktivis Aceh Green Conservation, Suhaimi Hamid.

"Ini kekayaan yang luar biasa diberikan oleh yang Maha Kuasa kepada Aceh, kita harus bersyukur"

"Dimulai dari calon kepala daerah, melalui visi dan misinya yang memprioritaskan pengelolaan hutan dan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang," tambah Ketua Umum Forum DAS Peusangan yang akrab disapa Abu Suhai ini.

Adapun kenyatannya saat ini, sebutnya, pengelolaan hutan dan lingkungan di Aceh sedang tidak baik-baik saja. Terbukti dari adanya konflik satwa yang terus terjadi setiap tahun. 

"Artinya pengelolaan kehutanan kita masih sangat bermasalah. Begitu juga Aceh menjadi langganan banjir dan kemarau setiap tahunnya,"

"Bahkan ada kabupaten-kabupaten yang dalam setahun terjadi beberapa kali banjir dan kemarau panjang," timpal Abu Suhai.

Baca juga: Pj Bupati Abdya Diduga Tendang Petugas Damkar, Dilaporkan ke Polisi dan Akhirnya Minta Maaf

Baca juga: Om Bus dan Mualem Berpelukan, Keduanya Lulus Tes Baca Alquran

Oleh sebab itu menurut dia, menjadi penting bagi setiap kepala daerah dalam dalam penyusunan visi dan misinya agar memasukkan visi yang terintegrasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

“Setiap calon gubernur dan calon bupati di Aceh harus menunjukkan komitmen nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan,"

"Hal ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Hal itu senada dengan Amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.

Penguatan Adat Aceh

Selain itu, Aceh merupakan daerah dengan otonomi khusus yang diatur dengan UUPA yang menitik beratkan pada pembangunan syariat  dan adat di Aceh.